Kamis, 08 Maret 2012

Pemerintahan Yang Bersih

A.    PEMERINTAH YANG BERSIH
            Secara sederhana, pemerintahan yang bersih dapat dijelaskan sebagai kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi adalah perbuatan pejabat pemerintah yang menggunakan uang pemerintah dengan cara cara yang tidak legal. Kolusi adalah bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula (melanggar  hukum) untuk mendapatkan keuntungan material bagi mereka. Nepotisme adalah pemanfaatan jabatan untuk memberikan pekerjaan, kesempatan atau penghasilan, bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat sehingga menutup kesempatan bagi orang lain. Pemerintahna yang penuh dengan gejala KKN biasanya tergolong ke dalam pemerintahn yang tidak bersih, dan demikian pula sebaliknya.
Sejak Indonesia memasuki era transisi menuju demokrasi tahun1999, citra negeri ini di dunia internasional terus terpuruk. Antara tahun 1999 hingga 2003, Indonesia dikenal sebagai Negara dengan tingkat korupsi sangat buruk, bahkan peling buruk di seluruh Asia. Agar pemerintahan bebas dari rongrongan KKN, maka Para pejabat pemerintah dan politisi, baik di eksekutif, birokrasi, maupun badan legislative, pusat maupun daerah, hendaknya mengindahkan nilai nilai moralitas. Adapun sikap sikap moral tersebut adalah kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain; menjauhkan diri dari tindakan melanggar hUkum; kesediaan berkorban demi kemuliaan lembaga dan masyarakatnya, dan keberanian membawa pesan- pesan moral dalam kehidupan sehari harinya sebagai pejabat dan politisi pemerintah.
B.     SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN
Untuk mengembangkan budaya demokrasi dalam pemerintahan diperlukan system yang demokratis pule untuk mengelola proses pemerintahan melalui mekanisme yang demokratis.
1.      Sistem Pemerintahan Parlementer
      Prinsip utama dari system parlementer adalah adanya fusi kekuasaan eksekutif dan legislative. Dalam system parlementer, antara fungsi eksekutif dan fungsi legislative terdapat hubungan yang menyatu dan tak terpisahkan. Eksekutif adalah apa yang sering kita sebut sebagai pemerintahan. Kepala eksekutif (head of government) dalam system parlementer adalah perdana menteri, sedangkan kepala Negara (head of state) berada di tangan ratu sebagai symbol kepemimpinan Negara. Kepala negaralah yang mengangkat kepala pemerintahan yang merupakan ketua partai di parlemen.
Peran utama parlemen sebagai pemasok anggota cabinet Inggris membuat hubungan antara eksekutif dan legislative menjadi terfusikan. Dalam praktik, fusi kedua cabang pemerintahan ini membuat kekuasaan eksekutif relative mendominasi lembaga legislative (parlemen). Oleh karena itu, dalam system parlementer Inggris, perdana menteri setiap saat dapat membubarkan parlemen, jika dianggap perlu, dengan meminta kepala negara (ratu) untuk melakukannya. Dengan kata lain, kepala Negara membubarkan parlemen atas permintaan kepala pemerintahan.
Sekalipun dalam system parlementer di mana kepala eksekutif (perdana menteri) ditentukan melalui parlemen (ketua partai mayoritas di parlemen), bukan berarti pemerintah di bawah oerdana menteri Inggris dapat berttindak sewenang wenang sesuai dengan kehendaknya.
2.      Sistem Presidensial
            Dalam system presidensial, kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan) sepenuhnya berada di tangan presiden. Oleh karena itu, presiden adalah kepala eksekutif sekaligus menjadi kepala Negara. Presiden adalah penguasa sekaligus symbol kepemimpinan Negara.
            System presidensial melarang rangkap jabatan antara bpejabat eksekutif dan legislative. Politisi yang duduk di Kongres harus mengundurkan diri jika akan mencalonkan diri sebagai presiden atau menduduki posisi cabinet. Sebaliknya, anggota cabinet juga tidak diperkenankan memegang jabatan di kongres, sehingga kedua lembaga diharapkan benar- benar mandiri dalam mengambil kebijakan masing masing.
3.      Kekuasaan Esekutif Terbatas
            Persoalan mendasar baik dalam sistem parlemaenter maupun presidensial adalah sejauh mana masyarakat memberi  batasan bagi kekuasaan eksekutif. Apapun sistem politik yang diterapkan, jika masyarakat masih menoleransi kekuasan eksekutif yang tidak terbatas, eksekutif cenderung melakuan sentralisasi kekuasaan. Proses sentralisasi yang tidak terbendung akan menghasilkan sebuah pemerintahan otoriter. Bentuk pemerintahan inilah yang kondusif bagi terjadinya berbagai tindakan penindasan terhadap hak-hak rakyat, termasuk didialamnya penculikan, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Oleh karena itu, konstitusi harus dengan jelas membatasi kekuasaan eksekutif.
            Dalam konteks Indonesia pada masa Orde  baru, kekuasaan politik relatif  terpusat ditangan presiden. Pemusatan kekuasaan ini membuat presiden dapat menjalankan kebijakan sekendak hatinya,tanpa memperdulikan seruan dan kritikan masyarakat yang menolak tindakan-tindakan tersebut.
            Kekuasaan eksekutif yang tidak terbatas mengandung kelemahan,yaitu lemahnya sistem pengawasan terhadap tindakan dan prilaku politisi di pusat maupun daerah. Di samping itu, hal ini memberi peluang munculnya bentuk pelanggaran hukum lain, seperti kolusi dan nepotisme.
            Ketentuan konstitusional tentang kekuasaan eksekutif  yang terbatas diperlukan untuk menutup kemungkinan tumbuhnya rezim otoritarianisme yang cenderung represif. Kegagalan rezim otoriter menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi merupakan pelajaran sangat berharga. Oleh karena itu, badan legislatif dan yudikatif, media masa, kampus, kelompok kepentingan dan publik pada umumnya, harus mengondisikan diri untuk tetap memantau ekspansi kekuasaan eksekutif(presiden).
4.      Pemberdayaan Badan Legislatif
            Pemberdayaan badan legislatif merupakan sebuah agenda penting lain dalam mengembangkan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Dalam era demokrasi, badan legislatif dituntut untuk melakukan pemberdayaan dirinya selaku badan perwakilan rakyat demokratis. Badan legislatif pusat, khususnya, merupakan badan politik yang dipilih rakyat dan tidak terlibat dalam pelaksanaan pemerintahaan sehari-hari. Oleh karena itu, wajar jika mereka dituntut untuk lebih banyak melakukan kritik terhadap eksekutif.
            Pemberdayaan badan legislatif pada dasarnya merupakan salah satu pilar utama dari upaya untuk membatasi kekuasaan eksekutif. Pemberdayaan badan legislatif sudah tentu tidak sekedar ditandai dengan semakin banyaknya usulan presiden yang ditolak atau semakin besar kecenderungan DPR untuk menghukum eksekutif setiap kali eksekutif dipandang keliru dalam menjalankan kebijakan.
            Pemberdayaan memerlukan sebuah upaya untuk melembagakan pola hubungan kerja sama yang disetujui bersama antara kedua belah pihak dan diterima secara luas oleh masyarakat politik. Bila mekanisme hubungan hanya menguntungkan DPR dan presiden atau pemerintah secara umum, namun tidak memberi manfaat banyak bagi rakyat,bisa dikatakan bahwa pola hubungan tersebut tidak diterima secara luas oleh masyarakat. Semakin besar resistensi publik terhadap pola hubungan keduanya, semakin besar pula isyarat bahwa pola hubungan tersebut tidak diterima secara luas.
            Kondisi ini merupakan kesediaan dari legislatif maupun esekutif untuk meninjau kembali hubungan tersebut. Dengan kata lain, diperlukan kesediaan untuk berdialog,berunding,dan mencapai kesepakatan luas, sehingga mekanisme kerja kedua lembaga dapat berjalan lebih lancer.
            Perberdayaan badan legislatif dapat dilakukan dengan menjadikan lembaga legislaif yang kritis terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Di samping itu, badan legislatif juga perlu mempertimbangkan upaya untuk terus meningkatkan profesionalisasi anggota badan legislatif dengan mempertimbangkan pendidikan, latar belakang profesional, serta usia calon anggota legislatif dalam proses pencalonan (recruitment) anggota legislatif.
C.    SISTEM PEMILIHAN
            Sistem pemilihan adalah cara untuk menentukan siapa politisi atau partai yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan di badan legislatif atau eksekutif(presiden) sistem pemillihan juga merupakan arena recruitment para pejabat pemerintah yang dilakukan secara nasional dan ditujukan untuk melakukan pergantian pemerintahan secara reguler. Di Negara-negara demokrasi tua, pemilihan yang teratur merupakan cara damai dalam mengganti pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan menghindari penggunaan kekerasan berdarah dalam menggantikan pemerintah berkuasa yang sudah tidak lagi dikehendaki rakyat.
Ada beberapa  jenis pemilihan yang dikembangkan di Negara demokrasi.
1.      Sisem proporsional
            Sistem proporsional adalah sistem pemilihan yang membuka peluang bagi banyak partai politik untuk duduk di dalam pemerintahan. Dalam sistenm proporsional ini, setiap partai bersaing untuk mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih dalam setiap daerah pemilihan.
2.      System Distrik
            System pemilihan distrik adalah system pemilihan dimana setiap daerah pemilihan disebut sebagai distrik. Dalam distrik hanya terdapat satu kursi untuk diperebutkan. Distrik adalah bagian dari sebuah Negara bagian atau provinsi. Jumlah distrik dalam Negara bagian atau provinsi tergantung pada banyak sedikitnya jumlah penduduk. Negara bagian California di Amerika, misalnya, memilki jumalah penduduk paling banyak sehingga memilki 53 jumris dan Amelah distrik. Sementara Negara bagian Wyoming sangat sedikit penduduknya , sehingga hanya memiliki sebuah distrik.
Dengan system distrik, setiap calon harus mendapatkan suara paling banyak  untuk merebut kursi di distrik tersebut. Dalam setiap ditrik, hanya ada satu calon dari satu partai yang merebut kursi dari distrik tersebut. Di Amerika, system distrik telah menciptkan system dua partai, atau dengan kata lain, system distrik konduksif untuk memelihara system dua partai. Bahkan system distrik di Amerika telah membuat partai-partai ketiga kesulitan untuk mendapatkan tempat di pemerintahan. Kedua partai (Republik dan Demokrat) seakan-akan menciptakan mekanisme untuk menghalangi tumbuhnya partai ketiga.
3.      System Multiple-Distrik
Dalam system multiple-distrik , setiap distrik terdiri dari lebih dari satu kursi yang diperebutkan. Dengan menambah banyak kursi yang diperebutkan , ada lebih dari satu partai yang dapat mendapatkan kursi di distrik yang bersangkutan.











D.    SISTEM KEPARTAIAN
1.      System Dua Partai
System dua partai dikenal karena berkembang di Negara demokrasi terkemuka, yakni Inggris dan Amerika. Pendukung dua partai biasanya berpendapat bahwa system ini memungkinkan satu partai memfokuskan diri pada kebijakan partai yang bersangkutan. Mereka menolak system multi partai, karena masing-masing partai harus mencapai kesepakatan dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Pendukung system dua partai menganggap model system dua partai ini tidak efektif dan akan memperlemah cabinet  karena besarnya potensi konflik antar partai di cabinet. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa system dua partai cenderung  menghasilkan cabinet yang stabil dan bertahan lama.

System dua partai juga memudahkan partai pemenang pemilu. Sebab , Negara setelah partai memenangkan sebuuah pemilihan, denagn sendirinya program partai pemenang pemilu dapat dieterapkan secara langsung menjadi program pemerintah. Pendukung system dua partai keberatan dengan system multi partai, karena partai-partai yang menang masih harus menyatukan  atau mengkompromikan program dan kebijakan partai yang seringkali berlainan.

2.      System Multi Partai
Dalam system multi partai, yang berkuasa  bias lebih dari satu partai, dua partai, atau bias juga lebih dari dua partai politik. System multi partai sering dianggap sebagai sumber  instabilitas politik karena cabinet sulit menjalankan agenda pemerintahan yang terdiri dari banyak partai politik. Salah satu bukti bahwa  system multi partai  menciptakan instabilitas politik adalah kasus republic Perancis ke empat (sebelum beralih ke system gabungan presidensial dan parlementer) dimana pergantian cabinet rata-rata  terjadi setiap 7 bulan. Demikian pula pengalaman Indonesia dimasa liberal ( decade 1950-an) menunjukan bahwa cabinet hanya bias bertahan tidak lebih dari satu bulan.

Bagi Indonesia dengan tingkat heterogenitas masyarakat yang sedemikian tinggi, mustahil menghapus gejala multi partaisme yang sedang tumbuh pesat saat ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :
a.       Gerakan reformasi telah menjadikan Indonesia lading subur bagi parta-partai baru karena dihilangkannya  berbagai  hambatan untuk mendirikan partai baru. Dewasa ini partai politik di Indonesia dapat mengembangkan kegiatan mereka hingga keseluruh pelosok pedesaan. Bandingkan dengan masa orde baru yang mengembangkan konsep massa mengambang ( floating mass) dimana partai politik dilarang terjun hingga ketingkat kecamatan, kecuali partai pemerintah ( Golkar dan ABRI).
b.      Gerakan reformasi  juga  kondusif bagi tokoh dan komunitas yang tidak puas dengan partai-partai yang  ada  untuk membentuk partai baru. Disamping ketidakpuasan mereka terhadap format partai-partai yang ada ( di DPR), para politisi yang mendirikan partai sebenarnya juga melihat bahwa partai politik dapat dijadikan kendaraan untuk menuju kekuasaan pemerintah. Bagi masyarakat  Indonesia , kekuasaan pemerintah tetap merupakan kunci utama  untuk memperoleh akses utama ekonomi dan lain-lain . besarnya manfaat material yang dinikmati para politisi membuat banyak aktivis terdorong  untuk menjadikan partai baru sebagai jalan menuju kekuasaan politik sekaligus kemakmuran ekonomi.
c.       Prospek pemilihan presiden langsung merupakan dorongan yang sangat kuat bagi partai-partai baru untuk tumbuh. Para politisi berpendapat bahwa tokoh-tokoh utama partai yang ada saat ini, secara umum, tidak dipandang sebagai tokoh ideal bagi masyarakat.  Bias dikatakan bahwa masyarakat kehilangan tokoh idaman. Asumsi ini kemudian dijadikan bahan spekulasi  bagi aktivis politik yang memilki dana besar, atau bagi yang berharap mengakses dana besar, untuk segera membentuk partai politik dalam pemilihan pada tahun 1999 terlihat betapa banyak partai yang lebih berperan sebagai penyalur  dana politik daripada sungguh-sungguh memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.
Beberapa gejala di atas kemungkinan besar akan turut mempengruhi proses pembentukan karakteristik system partai di Indonesia.
3.      Fragmentasi Partai
Dalam jangka menengah (sekitar 10 tahun), pertumbuhan system multi partai yang tidak terkendali akan menimbulkan permasalahan serius, yakni fragmentasi system partai. Gejala inilah yang sesungguhnya menimbulkan kritik atas system multi partai. Banyaknya partai politik baik di legislative maupun eksekutif , ternyata memang benar-benar menyulitkan pemerintahan demokrasi baru dalam menjalankan pemerintahan mereka. Krisis politik yang tumbuh akibat  konflik antar partai di eksekutif menimbulkan gejala baru berupa ketidakmampuan pemerintah (ungovernability).

4.      Budaya Koalisi
Persoalan lain yang tumbuh dan menjadi persoalan adalah tak adanya budaya koalisi di Negara-negara demokrasi baru. Dengan adanya banyak partai, mustahil sebuah partai dapat mampu membentuk pemerintahan. Jalan termudah untuk partai dapat berkuasa adalah dengan membentuk koalisi dengan partai lain. Persoalannya adalah bahwa koalisi-koalisi yang dibentuk pada awal pemerintahan demokrasi pada umumnya didasari oleh pertimbangan pragmatis yang sangat kuat.

5.      Budaya Oposisi
Persoalan lagi-lagi yang muncul dari system multi partai dalam tahap perkembangan adalah kesulitan membangun budaya oposisi. Rezim otoriter pada umumnya menolak konsep oposisi. Rezim yang berkuasa pada masa otoriter menindas keinginan oposisi untuk menggantikan pemerintahan. Dalam jangka panjang, kebijakan anti oposisi tumbuh jadi kesadaran yang tak disadari oleh para politisi pada masa reformasi. Tak satu partaipun bersedia menjadi oposisi dalam arti yang sesungguhnya.  Pengalaman pada masa orde baru yang selama berpuluh tahun menutup pintu  bagi oposisi membuat semua partai sangat khawatir menjadi partai oposisi. Mereka merasa sudah waktunya menduduki  posisi sebagai partai pemerintah dan menghindari kemungkinan untuk duduk sebagai partai oposisi.  Dengan satu dan lain jalan , setiap partai selalu berusaha menempatkan wakil mereka ke dalam cabinet yang berkuasa. Bukan tidak mungkin bahwa posisi ini mereka manfaatkan untuk menciptakan sapi perahan bagi partai politik.

Keenganan masing-masing partai untuk menjadi partai oposisi merupakan penghalang bagi pertumbuhan budaya oposisiyang sangat diperlukan dalam system bekerjanya demokrasi.  Keinginan setiap partai untuk duduk dalam cabinet merupakan isyarat ketidaksiapan  partai politik untuk membangun budaya oposisi.
Kondisi ini dalam jangka menengah akan membuat partai-partai yang sedang memerintah tidak mampu meningkatkan kualitas dan ketidakmampuan memerintah  karena ketiadaan partai oposisi yang kritis dan menentukan di DPR. Padahal dengan adanya partai oposisi , maka dengan sendirinya partai  berkuasa akan selalu berusaha meningkatkan kualitas dan, Kemampuan mereka dalam memerintah,dan otomatis meningkatkan kualitas demokrasi.Dengan kata lain,keengganan membangun budaya oposisi dengan penuh kesadaran akan makna strategis oposisi menjadikan partai itu sendiri sebagai penghalang bagi proses demokratisasi.
Proses demokrasi ke depan,dengan demikian,akan sangat ditentukan oleh kesediaan partai politik untuk :
1.      Mengurangi pragmatisme vulgar dalam membentuk koalisi,sehingga partai diharapkan selektif dalam memilih anggota koalisasi
2.      Kesediaan menjadi partai oposisi dengan penuh kejujuran,bila tidak memiliki kesepahaman dengan partai lain,sebagai bentuk pernyataan kritis terhadap partai yang berlainan agenda politiknya
Peran partai oposisi sangat besar.bila seluruh partai terlibat  kedalam pemerintahan dan tidak ada partai oposisi di DPR-bila partai berkuasa terlibat dalam tindakan KKN-bisa dipastikan mereka akan saling membela dan melindungi.Tanpaada  partai  oposisi yang secara tegas menyatakan diri sebagai oposisi,DPR dengan sendirinya akan lumpuh karena tidak akan bersedia melakukan kritik terhadap partai yang berkuasa.
E.     PERANAN ORGANISASI NON-PARTAI
            Organisasi non-partai adalah organisasi  yang tidak menjadikan perebutan jabatan publik sebagai tujuan utama mereka.Organisasi ini antara lain adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),perguruan tinggi,lembaga riset,organisasi  kemasyarakatan ( ormas ),dan kelompok kepentingan lain.
Sekalipun organisasi non-partai pada umumnya tidak berminat dengan jabatan publik ,posisi mereka sedemikian strategis dalam proses pengawasan  masyarakat terhadap jalannya pemerintahan,lebih-lebih dalam era transisi politik menuju demokrasi,dimana posisi kritis DPR sering berkurang karena pertimbangan pragmatis di kalangan sebagian politasi.
Organisasi  non-partai inilah yang menjadi salah satu ujung tombak perjuangan untuk  membangun pemerintahan yang bersih dan demokratis dimasa depan.Organisasi non-partai tidak bergantung pada birokrasi,norma,dan kepentingan-kepentingan lain yang sering mengikat politisi di eksekutif maupun legislatif.Mereka juga tidak bergantung pada model sentralisme birokrasi,sehingga organisasi non-partai lebih fleksibel dalam menentukan  agenda pengawasan terhadap eksekutif maupun legislatif.Secara organisasional,mereka lebih ramping dan ditopang oleh tenaga profesional.Kelebihan ini membuat organisasi non-partai mampu bekerja lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat dan kebijakan yang dihasilkannya.
Di samping itu,organisasi kemahasiswaan pun hingga kini tetap memainkan peran kritis mereka terhadap kebijakan pemerintah.Protes dan demonstrasi yang dilancarkan organisasi kemahasiswaan sedikit banyak ikut memberikan sumbangan dalam menumbuhkan publik yang kritis terhadap pemerintah.Secara keseluruhan,kelompok-kelompok diluar partai inilah yang masih dapat diandalkan sebagai unsur penguat upaya pembentukan pemerintah yang bersih dan demokratis.Kritik tajam dan mobilisasi massa yang mereka lakukan sedikit banyak  menggugah kesadaran masyarakat bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara pemerintah menjalankan kekuasaan mereka.











F.     MEDIA MASSA
            Media massa sungguh merupakan salah satu pemain penting dalam proses transisi menuju demokrasi.Dewasa ini,peristiwa-peristiwa politik  maupun non-politik  dapat dengan cepat diketahui publik lewat media massa.Tingkat kebebasan media massa yang cukup  tinggi menciptakan masyarakat yang cepat menyadari apa yang sesungguhnya terjadi.Sekalipun bukan berarti bahwa politik dapat mengetahui segala sesuatu dengan jelas,kebebasan media saat ini memungkinkan masyarakat mendapatkan beragam pilihan berita.
Dalam era transisi saat ini,media massa memainkan peran yang menentuka dalam proses pendidikan politik politik publik.Disamping itu,media massa memainkan peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tuntutan publik  terhadap pemerintah,dan juga sebaliknya.Peran yang dimainkan media massa ini diharapkan justru akan  memperkuat masyarakat dan sekaligus menciptakan lembaga-lembaga pemerintahan yang kuat,terbuka,dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Media massa juga dapat memainkan peran dalam merumuskan agenda publik yang tidak selalu menjadi perhatian para politisi.Tingkat kemampuan dan sarana yang terbatas dari kalangan politisi menyebabkan kontribusi media massa menjadi diperlukan.Hampir bisa dipastikan  bahwa sebagian besar komunikasi  yang berlangsung dimasyarakat di topang oleh media massa.Bahkan para politisi maupun tokoh masyarakat lain sangat bergantung  pada media massa dalam menyebarkan pesan-pesan mereka ke khalayak yang lebih luas.Pengembangan pemerintahan bersih bergantung  pada kemampuan media menyalurkan pemikiran tentang pemerintahan yang bersih.Namun,pemasok gagasan  untuk media juga memainkan peran strategis sebagai sumber informasi  yang akan disebarkan kepada pemerintah dan publik.






G.    ANTI-KORUPSI
Istilah “korupsi” mewakili dan meliputi dua konsep lain yang berdampingan,yaitu kolusi dan nepotisme.Dalam pengertian yang umum,korupsi adalah pengabaian atau penyisihan suatu standar yang seharusnya ditegakkan.Secara sempit,korupsi diartikan sebagai pengabaian standar prilaku tertentu oleh pihak  berwenang demi memenuhi kepentingannya sendiri.Korupsi bisa terjadi  dimana saja,baik dunia swasta  ataupun negara.
Di indonesia,fenomena korupsi muncul dalam dua bentuk,yaitu state capture dan korupsi administratif.State capture adalah aksi-aksi ilegal oleh perusahaan ataupun individu  untuk mempengaruhi penyusunan hukum,kebijakan,dan peraturan  demi keuntungan mereka sendiri.Korupsi administrtif adalah pemberlakuan secara sengaja ( baik oleh negara maupun perilaku non-negara ) untuk mendistori hukum,kebijakan,dan peraturan yang ada demi keuntungan pribadi.
Korupsi di Indonesia telah menyatu dengan sistem kehidupan masyarakat.Penyimpangan ini meliputi wilayah-wilayah sebagai berikut:
1.      Wilayah penegakan hukum : berupa keadilan yang  diperdagangkan;rendahnya anggaran pengadilan;campur tangan politik;dan lemahnya yurisdiksi.
2.      Wilayah bisnis : berupa campur tangan politik;manajemen yang buruk;dan  kekebalan hukum pada perusahaan-perusahaan besar. 
3.      Wilayah partai politik : berupa sumbangan yang tidak terpantau ;memeras uang dari pelaku bisnis; dan tidak adanya kebijakan apa pun dari partai berkenaan dengan hal-hal yang berpeluang terjadi distrosi.
4.      Wilayah kepegawaian : meliputi patronase dan nepotisme; skala gaji yang kacau; kelebihan pegawai; dan jual beli polisi.
5.      Wilayah lembaa leislatif : meliputi anggota DPR menerima suap;anggota DPR tidak punya kode etik;anggota DPR tidak mewakili pemilih;dan tidak adnya pengwasan terhadap anggota DPR.
6.      Wilayah kelompok masyarakat sipil ; berupa campur tangan politik; modalitas yayasan digunakan dengan curan; LSM “plat merah” atau LSM non sipil.
7.      Wilayah pemerintaha daerah : berupa warisan korupsi dari pemerintahan pusat;eksekutif menyuap legislative; dan DPRD yang tidak dapat melakukan supervise kepada eksekutif.
8.      Wilayah sikap dan perilaku : berupa kelemahan dalam pelaksanaan standar-standar etika;toleransi terhadap perilaku illegal;penerimaan terhadap orang atau institusi yang kebal hokum;dan kelemahan dalam menjalankan kekuasaan.
9.      Wilayah lain yang juga menjadi lahan korupsi : adalah manajemen SDM,menajemen pengeluaran public, manajemen tata peraturan, dan wilayah audit public seperti badan pemeriksaan keuangan (BPK) atau lemabaga audit lain.
Usaha yang dapat dilakukan, antara lain, adalah sosialisasi terus-menerus ke seluruh lapisan masyarakat tentan praktik-praktik korupsi dan dampak yang diakibatkannya. Perlu di bentuk berbagai organisasi masyarakat yang ditujukan untuk menjadi pengawas (watch) bai intansi-instansi negara yang dianggap paling klop korup dengan membeberkan praktik_praktik korupsi yang ada.Masyarakat perlu ikut serta untuk menjamintransparasi dalam keputusan-keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat,misalnya masalah APBD, Renstra, Perda, pemilhan kepala daerah, dan sebagainya. Di samping itu, perlu jua membangun instansi-instansi muliti-mitra (multi-stakeholders) untuk melawan korupsi, misalnya kerja sama sinergis antara legislative, eksekutif, judikatif, universitas, organisasi social, organisasi adat, organisasi agama, serikat pekerja, serta sektor swasta.
H.    KEPASTIAN HUKUM
Adanya sistem  pemerintahan yang baik tak akan menghasilkan sebuah pemerintahan yang bersih dan demokratis bila tidak memihak.kasus-kasus KKN pada masa transisi menuju demokratis sering terhalang oleh lembaga-lembaga penegak hokum yang tercemar oleh gejala KKN itu sendiri.
Ketidak pastian hokum di Negara transisi merupakan factor penghambat utama dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan demokratis.para penegak hukum yang mudah tergoda oleh inseftif materi dalam jumlah melimpah menyebabkab mereka tidak peka  terhadap tuntutan keadilan yang sangat sering diserukan public.para hakim, jaksa, pengacara, dan polisi sering kali bekerjasama dengan politisi dan pengusaha untuk membuat proses pengadilan terhadap   tersangka tindak korupsi tidak berjalan lancar. Perilaku anti-hukum para penegak hukum sendiri dan kelemahan control tehadap lembaga  yudikatif menyebabkan para penegak hukum leluasa berdiri di atas hukum.Mereka memperlakukan ketentuan-ketentuan hokum sesuai dengan kepentingan mereka sendiri maupun kelom[oknya. Dengan kata lain, keadilan seringkali dikorbankan demi kepentingan jangka pendek mereka.
I.       OTONOMI DAERAH
Otonomi daerah bai sebaian masyarakat dan jua para pejabat pemerintah,baik di pusat maupun daerah,masih merupakan persoalan yang tidak mudah di jalankan. Sedikitnya penglaman mayarakat dan pemertintah  dalam menjalankan ketentuan undang-undang tentan otonomi daerah menjadi kendala utama implementasi kebijakan tersebut.di berbagai daerah timbul pesoalan-persoalan  yan merupakan warisan rezim lama maupun persoalan baru yang ditimbulkan oleh kerauan tentang apa sesunggihnya otonomi daerah.
Dapat dijelaskan pula bahwa visi kebijakan otonomi daerah dirumuskan dalam tia ruang lingkup utama,yakni politik,ekonomi,dan social-budaya.Dalam bidang politik,otonomi daerah dimaksudkan sebagai proses lahirnya kader-kader pemimpin daerah yang di pilih secara demokratis,dapat berlangsungnya penyelengaraan pemerinthan yang responsive terhadap aspirasi masyarakat banyak; dan adanya transparansi kebijakan dan kemampuan memelihara mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asa pertanggung jawaban politik.
Berlandaskan pada visi tersebut,konsep otonomi daerah(berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999) meliputi beberapa hal sebagai berikut (Syaukani, dkk., 2002):
1.      Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerinthan dalam hubungan dosmetik kepada daerah.kecuali kewenangan bidang keuangan dan moneter,politik luar negeri,peradilan,perthanan,keagamaan, dan beberapa kebijakan pemerinthan yang bersifat strategis nasional,pada dasarnya semua bidang pemerinthan lainnya dapat didesentralisasikan.
2.    Penguatan peran DPRD dalam proses pemilihan dan penetapan kepala daerah. Karenanya, kewenangan DPRD Dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepimimpinan kepala daerah meski di pertegas.demekian juga,pemberdayaan fungi-fungsi DPRD dalam hal legislasi, representasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat mutlak dilakukan. Dengan demikian, DPRD bisa menjadi lembaga penyalur aspirasi rakyat daerah yang benar-benar kredibel dan berkualitas.
3.      Pembangunan tradisi politik yang sejalan dengan kultur local demi menjamin tampilnya kepemimpinan dan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas masyarakat yang tinggi pula.
4.      Peningkatan efektifitas  fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsive terhadap kebutuhan di daerah.
5.      Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah;pengaturan yang lebih jelas terhadap sumber-sumber pendapatan neara dan daerah;pembagian pendapatan (revenue) dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam; pajak dan retribusi ;dan tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.
6.      Perwujudan desentralisasi fiscal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat block-grant, pengaturan pembagian sumber-sumber pendaptan daerah;pemberian keleluasan  kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui lembga-lembga swadaya pembangunan yang ada.
7.      Pembinaan dan pemberdayaan lemba-lembaga dan nilai-nilai local yang kondusif terhadap upaya pemeliharaan dinamika social sebagai suatu bangsa.



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar